BALAI Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Lahat mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja yang diselenggarakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara virtual, Rabu (07/05). Rapat diikuti seluruh Pimpinan Tinggi, staf ahli, staf khusus menteri, dan perwakilan Teknis Imigrasi di Luar Negeri, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Termasuk Bapas Lahat yang dimotori Kabapas Lahat, Perimansyah didampingi jajarannya.
Rapat dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menegaskan pentingnya forum evaluasi ini dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan selama enam bulan masa transisi pembentukan kementerian.
“Ini merupakan rapat evaluasi dan koordinasi selama proses transisi enam bulan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan, untuk mengetahui sejauh mana proses transisi ini berjalan serta hal-hal apa saja kendala yang dihadapi,” jelas Agus.
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat, di antaranya: Biro SDM Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan menyoroti tantangan dalam peralihan sistem kepegawaian dari SIMPEG ke STAR-ASN untuk memperkuat tata kelola manajemen ASN yang lebih terintegrasi. Kemudian Biro BMN memfokuskan pada pengalihan aset dan penertiban data Barang Milik Negara guna menjamin efektivitas pengelolaan aset di lingkungan Kemenimipas.
Serta Biro Umum membahas pergantian logo resmi kementerian, pembaruan pakaian dinas, serta kesiapan penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam mendukung transformasi digital tata naskah dinas. Kepala Lapas Kotapinang, Loviga Ferdinanta Sembiring S.H., M.H menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program akselerasi ini di tingkat satuan kerja.
“Kami siap menjadi bagian dari perubahan besar ini dan akan memastikan program-program strategis Kemenimipas dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” ujarnya.
Melalui Anev ini, seluruh jajaran Kemenimipas diharapkan semakin solid dalam menghadapi dinamika transisi, serta mampu bergerak cepat dan adaptif dalam mewujudkan kementerian yang modern, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. (*)